Negara Indonesia belum mampu menjamin kebebasan umat beragama yang merupakan salah satu hak hakiki dalam hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan kata lain, negara masih mempratikkan tindakan-tindakan diskriminasi kepada sekelompok warga negaranya yang seharusnya diperlakukan sama dan setara dalam suatu negara, misalnya dalam pendirian rumah ibadah.
Hal itu ditegaskan pemerhati masalah-masalah hubungan gereja dan negara dan mantan Sekretaris Eksekutif Justice International Affairs, Development Service Christian Conference of Asia (CCA), Tony Waworuntu pada pleno pembahasan Sub Tema Sidang Raya XV Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang bertajuk Bersama-sama Seluruh Komponen Bangsa Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Berkeadaban, Inklusif, Adil, Damai, dan Demokrasi, Jumat (20/11). Pembicara lainnya adalah pakar hukum Lodewijk Gultom, dan Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti.
MPH PGI dalam laporan pertanggungjawabannya di hadapan peserta Sidang Raya menyebutkan, selama lima tahun terakhir ini tercatat sedikitnya 128 gereja ditutup, dilarang atau diganggu dengan cara-cara kekerasan oleh kelompok-kelompok ekstrem. Beberapa gereja yang sudah memiliki izin kemudian dicabut IMB-nya oleh Pemkot Depok adalah Gereja HKBP Cinere, Depok (Maret 2009) dan Gereja Katolik St Maria Purwakarta (Oktober 2009).
"Pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi kelompok anarki yang melakukan teror dan pelanggaran hak asasi manusia," tegas MPH PGI yang diketuai Andreas Yewangoe.
Waworuntu menegaskan, sebagian warga gereja (umat Kristen) di Indonesia masih mengalami tindakan-tindakan diskriminatif dengan tidak adanya kebebasan menjalankan agamanya, seperti perusakan ataupun kesulitan mendapat ijin membangun rumah ibadah. "Sayang sekali, negara belum dapat menjamin dan tidak ada kesetaraan di hadapan hukum. Para pelaku perusakan rumah-rumah ibadah dengan bebasnya melakukan aksi-aksi anarki mereka meski lokasinya dekat dengan pos aparat keamanan," tegasnya.
Rumah Bersama
Hal senada disampaikan Mukti yang menyoroti tentang pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan warganya menjalankan agamanya masing-masing. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang majemuk mesti dilihat sebagai "rumah" bersama untuk didiami seluruh masyarakat dengan mengembangkan pluralisme positif demi kebaikan bersama. Tidak perlu ada rasa curiga, lanjutnya, yang dapat menghambat kerja sama antaragama dan umat beragama.
Masalah lain yang mendapat perhatian serius dari peserta SR XV PGI di Mamasa, adalah soal Papua. Perutusan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua sangat menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang terus mengembangkan stigma separatis yang memposisikan Tanah Papua sebagai daerah konflik. Padahal, para pemimpin agama di Tanah Papua telah mendeklarasikan wilayah ini sebagai Tanah Damai.
"Kami mengharapkan kiranya PGI memberikan dukungan kepada gereja-gereja anggota setempat untuk merealisasikan perjuangan bersama menjadikan Tanah Papua sebagai suatu wilayah yang memancarkan suasana kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang penuh kedamaian dan cinta kasih," ujar Ketua Sinode GKI Papua, Pdt Jemima Mirino-Krey, STh.
"Kami mengajak gereja-gereja anggota PGI untuk mendukung pemerintah dalam rangka mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, kata Jemima yang didampingi sekitar 20 orang pengurus GKI Papua ketika menyampaikan keprihatinan mereka.
Sementara itu, Andreas Yewangoe dalam pembahasan tema SR "Tuhan itu baik kepada semua orang" berdasarkan Mazmur 145:9a menekankan visi gereja yang mampu merefleksikan kebaikan Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia. Yewangoe berharap gereja-gereja di Indonesia secara bersungguh-sungguh memfokuskan perhatiannya kepada dampak pernyataan iman bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang di dalam berbagai persoalan kemanusiaan yang dialami negeri ini.
Feybe Lumanouw
(http://www.suarapembaruan.com)
0 komentar :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !