Perda Tata Ruang Harus Segera Diadakan

Aspirasi Forum Lintas Asosiasi Konstruksi (2-selesai)

MO -- PERATURAN daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulbar harus segera diadakan karena ini menjadi acuan setiap kabupaten di wilayah Sulbar untuk melakukan revisi RTRW.

Menurut inisiator Forum Lintas Asosiasi Konstruksi (Forlak) Sulbar, Syahrul Burhanuddin, dengan adanya perda RTRW, maka konsep dan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat lebih terpadu dan bersifat menyeluruh serta jangka panjang.
"Mengingat perkembangan dan fungsi wilayah kota Mmauju sebagai ibu kota provinsi, maka perubahan fungsi administrasi pemerintahan pun akan berubah. Pemkab Mamuju akan melebur menjadi Pemkot sementara Pemkab Mamuju sendiri akan dibentuk kembali sesuai perundang-undangan untuk wilayah kabupaten," jelas Syahrul.
Oleh karena itu, penyusunan RTRW provinsi harus dapat menetapkan di mana pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju nantinya ketika pemerintah kabupaten menjadi pemerintah kota.
"Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pimpinan kabupaten. Bupati Mamuju ke depan, setidaknya memiliki konsep pembangunan kota, tidak hanya pembangunan kabupaten saja," kata Ketua Gapensi Sulbar ini.
Sejak Mamuju menjadi ibu kota provinsi, maka perkembangan wilayah kota juga mengalami peningkatan pembangunan yang cukup tinggi. Penambahan fungsi kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi memberikan berbagai perubahan termasuk dampak atas perubahan tersebut.
"Perubahan yang cukup signifikan ini membawa dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan wilayah kota Mamuju. Berbagai permasalahan perkotaan akan muncul. Semakin membutuhkan koordinasi dan sinergitas program agar tidak tumpang tindih dan akhirnya alokasi anggaran jadi tidak efektif bahkan efisien," jelas sarjana teknik pengembangan wilayah ini.(ruslan amrullah)(http://www.tribun-timur.com)