Rendah, Tingkat Partisipasi Pemilih di Matra

MamasaOnline -- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) digelar hari ini, Senin 10 Oktober 2011. Dari pantauan DPD RI, KPU Kabupaten Mamuju Utara, KPU Provinsi Sulbar, dan Panwaslu Sulbar memperlihatkan tingkat partisipasi pemilih di Sulbar khususnya di Kabupaten Mamuju Utara sangat rendah, hanya berkisar sekitar 50 persen. Anggota DPD RI dari Sulbar Muhammad Asri mengatakan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilgub Sulbar disebabkan banyak hal. "Tapi masalah terbesar adalah supporting di anggaran. Misalnya anggaran Pemilihan Bupati Matra kemarin Rp10 miliar dan sekarang untuk Pilgub alokasi anggaran hanya Rp3 miliar. Ini berdampak pada semangat petugas di lapangan dan mendorong rendahnya paritipasi pemilih," ujar Asri, Senin 10 Oktober. Menurut dia rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini harus mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah. "Ini pantauan kami di beberapa TPS di Pasangkayu, Mamuju Utara," ujar Asri. Anggota KPU Sulbar Supriadi Yusuf mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih bisa jadi karena kurangnya sosialisasi. "Pantauan kami pencoblosan aman dan terkendali demikian pula paska pencobolosan kami harapkan suasana aman dan terkendali. Memang ini partisipasi pemilih berkurang. Kami sudah maksimal sosialisasi bagaimana mereka gunakan haknya memilih," kata Supridi. Ketua KPU Kabupaten Mamuju Utara Muhammad Yusril Nur mengakui kurangnya partisipasi pemilih di Mamuju Utara dibandingkan saat pemilihan bupati beberapa waktu lalu. "Kajian kita sementara ada kejenuhan pemilih. Serta faktor kedekatan emosional karena pemilihan bupati dan pemilihan gubernur berdekatan," jelas dia. Selain itu, dia menduga rendahnya partisipasi pemilih di Mamuju Utara karena tidak ada calon gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari kabupaten Mamuju Utara. "Alhamdulillah pelaksanaan Pilgub sejauh ini lancar dan aman," katanya. Ketua Panwaslu Mamuju Utara Sulfan Sulo mengatakan semua mekanisme pemilihan gubernur sudah dijalankan. "Kami perkirakan tingkat pemilih hanya 50-an persen. Ini pantauan kami di beberapa TPS," katanya. "Karena tidak bisa dipungkiri aturan KPU baru dilakukan tahun ini banyak petugas KPPS tidak paham. Ada satu TPS saya dapati tidak boleh memilih karena tidak ada kartu pemilih,' kata dia. (mba/fmc) Sumber: Fajar Online