Mamasa, antara Adat dan Negara

MamasaOnline--Para pegawai negeri sudah menyelesaikan apel siang di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis (28/7). Namun, sekitar pukul 14.00 itu masih ada sekitar lima pengantre di depan ruangan Wakil Bupati Mamasa yang terletak di lantai dua.

Ramlan Badawi yang sebelumnya Wakil Bupati Mamasa masih berkantor di ruangan lama sekalipun namanya sudah tertera di papan yang dipasang di depan ruangan Bupati Mamasa. Ramlan adalah Penjabat Sementara Wakil Bupati Mamasa sejak 27 Juni hingga ditetapkan sebagai bupati definitif pada 21 Juli 2011. ”Pelantikan rencananya paling lambat sebelum Lebaran,” kata Ramlan.

Bupati terdahulu, Obednego Depparinding, dicopot pada 24 Juni 2011 melalui surat Menteri Dalam Negeri 131.76/846. Obednego dalam posisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamasa 2004-2009 divonis penjara satu tahun 8 bulan oleh Mahkamah Agung atas kasus korupsi APBD sebesar Rp 1,28 miliar yang melibatkan 24 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009.

Para wakil rakyat yang lain mendapat vonis sama. Sampai 28 Juli lalu, baru lima yang menyerahkan diri dan dua dijemput paksa oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Sejumlah 17 lainnya dinyatakan buron setelah pemanggilan ketiga yang berakhir 25 Juli tetap diabaikan.

Kasus korupsi itu sempat memecah kedamaian di Mamasa. Penolakan muncul dari pendukung dan kerabat Obednego. Konflik horizontal tak terhindarkan karena hampir dua bulan jalanan Mamasa tak pernah sepi dari rombongan demonstran dengan parang di tangan.

Sekalipun belum ada bukti keterkaitan dengan gelombang unjuk rasa, kantor Dinas Pendidikan Mamasa terbakar pada Selasa (28/6) dini hari. Padahal, dalam kantor itu tersimpan dokumen administrasi pendidikan, termasuk ijazah para siswa. ”Namun, sejak awal sedetik pun tidak boleh berhenti pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Prinsip damai

Dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun, Mamasa terus bertransformasi. Di era agresi militer Belanda, para tokoh memperjuangkan lahirnya Swapraja Kondosapata. Perjuangan itu sempat kandas saat swapraja dibubarkan dan terbentuklah Kabupaten Polewali Mamasa di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga tahun 2002, Mamasa akhirnya menjadi kabupaten sendiri.

Umur Mamasa sebagai kabupaten sendiri memang baru sembilan tahun. Pembangunan yang mendesak, seperti infrastruktur, seakan jalan di tempat. Untuk menuju Mamasa dari Polewali Mandar yang berjarak sekitar 90 kilometer diperlukan waktu setidaknya empat jam. Jalan berbatu yang beberapa bagiannya masih berupa tanah adalah medan yang berat untuk dilewati. Kondisi bisa bertambah buruk ketika hujan saat air menggerus bukit-bukit yang bisa menggelontorkan batu ke jalanan. Alhasil, harga bahan pokok cenderung lebih tinggi karena mahalnya biaya angkut. Harapan Mamasa menjadi destinasi wisata tidak didukung perbaikan akses menuju kawasan wisata.

Dalam bahasa setempat, Mamasae berarti kasih dan pengasihan. Adatuo, adat hidup Mamasa, mengajarkan prinsip kedamaian dan saling mengasihi. Benyamin Matasak, Ketua Sekretariat Lembaga Adat Mamasa, mengatakan, orang Mamasa mendahulukan kedamaian di atas segalanya. Ikatan kekeluargaan yang kuat ikut membuat masyarakat sungkan mengorek- ngorek kesalahan orang lain. ”Kami sesungguhnya miskin, tetapi kami hidup tenteram, jadi tidak mengapa,” ujar Benyamin.

Dengan seluruh anggota DPRD periode lalu divonis bersalah dalam kasus korupsi, toh mayoritas masyarakat Mamasa seolah tak terpengaruh. Terlebih mereka yang divonis korup itu adalah putra-putri daerah yang masih memiliki akar kekerabatan di Mamasa. Situasi ini seperti membuat masyarakat ikut menutup mata.

Hingga saat ini masih ada masyarakat yang menilai kasus yang menimpa para wakil mereka itu sebagai musibah, bukan bentuk kejahatan. Kasus korupsi pun bisa jadi hanya dianggap angin lalu jikalau saja media massa tak gencar melaporkannya. Agustinus, warga Kecamatan Tanduk Kalua, misalnya, menyatakan, ”Kami cuma dengar-dengar saja begitu.”

Belenggu adat?

Adat Mamasa memberi hukuman berat kepada pencuri. Setelah barang yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya, sang pencuri bisa dihukum denda. Ibarat bertanduk dua, sungguh buruk jika yang divonis bersalah masih melawan.

Menurut aktivis Mandar Corruption Watch, Rahman Bande, yang ditemui di Polewali, pembangkangan bekas anggota DPRD Mamasa hanya akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Alasan psikologi-massa semestinya tidak dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk mengeksekusi vonis yang sudah dijatuhkan.

Rahman pun menekankan, pemberantasan korupsi akan lebih cepat dituntaskan jika rakyat diajak terlibat. Apatisme dan informasi yang tidak memadai menjadi penghambat untuk melawan praktik pejabat yang korup. Praktik korupsi oleh pejabat akan semakin subur jika rakyatnya tidak peduli. Apatisme masyarakat hanya akan membukakan ruang bagi para pejabat korup bersama-sama mencuri uang rakyat.

Harus disadarkan

Setidaknya, masyarakat harus disadarkan bahwa uang negara yang dikorupsi juga merupakan hak mereka. Rakyat akan menikmati hasil pembangunan jauh lebih baik andai saja dana yang dianggarkan sesuai peruntukan. ”Masyarakat harus tahu, kalau pejabat tidak korup, jalanan akan lebih baik, fasilitas pendidikan akan lebih baik,” kata Rahman.

Masalahnya, hukum adat kadang tak bisa menjangkau pelaku korupsi uang negara. Masyarakat pun seolah terkena ”belenggu” adat. ”Masyarakat di sini kebanyakan masih berpikir, bagaimana kami bisa kehilangan kalau tidak pernah memiliki,” kata Dominggus Demmatande, tokoh masyarakat dari Kecamatan Balla. ”Padahal, mestinya mereka akan marah kalau merasa uangnya sudah diambil.”

Masyarakat adat Mamasa memegang prinsip semua harus baik, diperbaiki agar menjadi lebih baik. Sebuah lagu daerah yang dihafal masyarakat, ”Kondosapata Uai Sapalelean”, menggambarkan Mamasa sebagai tanah harapan, dengan sungai dan awan merentang bak ukiran dan hasil bumi berlimpah untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, petang di akhir Juli itu, waktu seakan berhenti di Mamasa. Antara adat yang mengikat dan ironi pembangunan oleh negara yang masih seadanya….


Oleh Maria Serenade Sinurat dan Sidik Pramono
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/02/05404912/mamasa.antara.adat.dan.negara