Ketua KPU-Ketua DPRD Mamasa Dapat Tekanan Terkait PAW

MO--Dukungan terhadap anggota DPRD Mamasa, Andi Iswandi terus menguat. Mekanisme yang berjalan di DPRD Kabupaten Mamasa menyebutkan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Iswandi, ilegal alias menyalahi prosedur.Terkait PAW Iswandi, Ketua KPU dan DPRD Mamasa mengaku mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Hal tersebut ditegaskan Metusalach Z Ratu SH, Wakil Ketua Komisi I saat rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU Mamasa, Yakob Solon di kantor DPRD, Selasa (20/7).
Menurut Metus, dalam tata tertib DPRD BAB VII Bagian pertama tentang pemberhentian antar waktu dan pemberhentian sementara, pasal 38 ayat 2 ,anggota DPRD kabupaten di berhentikan antar waktu sebagai mana di maksud pada ayat 1 huruf C, apabila tidak melaksanakan tugas, melanggar sumpah janji, dinyatakan bersalah sesuai putusan pengadilan, diusulkan oleh partai politik, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar UU dan menjadi anggota partai politik lain.
"Disamping itu setiap surat yg di keluarkan oleh ketua DPRD apalagi sifatnya sangat penting, melalui badan kehormatan sebagai badan pertimbangan kemudian disampaikan ke paripurna," terangnya.
Penjelasan Metus didukung Sekertaris Komisi I, yang juga anggota badan kehormatan DPRD Mamasa, Drs Aco Mea Amri. Menurutnya, surat yang dikeluarkan Ketua DPRD Mamasa, Muhammadyah Mansyur SH tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Surat itu tidak pernah sampai ke tangan badan kehormatan DPRD.
"Kami sebagai badan kehormatan tidak pernah menerima surat terkait PAW Andi Iswandi," tandasnya.
Ketua KPU Mamasa, Yakop Solon saat itu didampingi Sekretarisnya dipanggil hearing oleh Komisi I untuk didengar keterangannya terkait persoalan PAW Andi Iswandi dan Yohanis Bunthu Langi. Menariknya, Yakop justru mengungkapkan informasi baru. Setelah proses PAW Iswandi berjalan, dirinya mendapat tekanan dari oknum tertentu.
"Saya sebagai ketua KPU saat ini menghadapi banyak masalah seperti berbagai teror dari oknum tertentu. Terakhir, tadi pagi (kemarin,-red) saya masih sempat diancam secara fisik oleh oknum tertentu namun hal itu tidak sampai terjadi karena dilerai banyak orang," ungkapnya.
Sedangkan mengenai surat yang sempat di keluarkan oleh ketua DPRD, pihaknya mengaku telah menerima permintaan maaf dari ketua DPRD, lantas dia memperlihatkan bukti Short Massage Service (SMS) yang dikirim oleh ketua DPRD melalui hpnya. SMS itu berbunyi, tolong saya dipahami, saya dalam keadaan terdesak dan tidak sadar, saya di tekan.
Hadirnya SMS ini mencegangkan seluruh perserta dengar pendapat.
Rapat komisi satu dengan KPU Mamasa dihadiri oleh empat anggota fraksi dan dua anggota KPU.

Sumber:http://www.ujungpandangekspres.com