Pitu Ulunna Salu: Kuasa dalam Balutan Sejarah Identitas

MO -- Kelahiran kembali sebuah bangsa. Inilah yang akhirnya terjadi dan sedang terjadi di penggalan wilayah Pulau Sulawesi bagian barat. Pembentukan Provinsi Sulbar pada Oktober 2004 bagaikan mengulang kembali sejarah yang tertoreh pada paruh akhir abad ke-16. Pada masa itu, literatur mengungkap, tujuh kerajaan yang berada di sekitar muara sungai, pesisir, bersepakat membentuk federasi bernama Pitu Ba?bana Binanga, atau tujuh kerajaan di muara sungai. Kultur bahari dominan dalam masyarakat di wilayah ini. Kultur semacam ini pula yang mengidentikkan masyarakat Mandar sebagai masyarakat laut. Kerajaan-kerajaan dalam kelompok ini adalah Balanipa dan Binuang yang dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Banggae, Pamboang, Sendana di Kabupaten Majene, serta Tapalang dan Mamuju di wilayah Mamuju dan Mamuju Utara. Awal abad ke-17, federasi tujuh kerajaan di pesisir itu bergabung kembali dengan federasi kerajaan di kawasan hulu sungai, pegunungan, Pitu Ulunna Salu. Kerajaan di kawasan pegunungan adalah Tabulahang, Aralle, Mambi, Babang, Rantebulahang, dan Tabang yang kini masuk wilayah Kabupaten Mamasa. Satu lainnya, yaitu Matangnga, masuk Kabupaten Polewali Mandar. Dua federasi dengan jumlah 14 kerajaan tersebut bersepakat dalam satu ikatan yang menguatkan (sipamandar) ?tujuh kerajaan di gunung dan tujuh kerajaan di pesisir?. Dari sinilah kerap dirujuk sebutan Mandar sebagai ikatan komunitas. Menurut guru besar Antropologi Universitas Negeri Makassar, Darmawan Mas?ud Rahman, pembentukan Provinsi Sulbar ini tidak lepas dari yang disebut politik identitas, yaitu identitas ke-Mandar-an. Posisinya yang jauh dari pusat pemerintahan dan pertumbuhan di Makassar membuat wilayah Mandar terpinggirkan dari hiruk-pikuk kemajuan. Semangat untuk bangkit dengan nilai-nilai Mandar yang masih melekat dan tersisa dari gerusan zaman menjadi napas baru komunitas ini. Di sisi lain, Mandar juga merujuk pada salah satu suku bangsa mayoritas di wilayah ini yang berorientasi laut. Meski demikian, Sulbar saat ini tidak hanya milik etnis Mandar lantaran berbagai kelompok suku bangsa besar lainnya juga bermukim di wilayah ini. Konfigurasi penguasaan wilayah berdasarkan pengelompokan suku bangsa tampak nyata. Kabupaten dengan persentase etnis Mandar terbanyak ada di Majene, yaitu mencapai 96 persen. Persentase yang juga besar ditemukan di Polewali Mandar (68 persen). Etnis utama lainnya di Polman adalah Bugis dan Jawa. Mamuju didiami penduduk multietnis. Di sini, etnis Mandar hampir 30 persen dan Bugis 15 persen, sisanya Jawa, Toraja, Makassar, dan lainnya. Di Mamuju Utara, jumlah etnis Mandar selisih sedikit dengan Bugis yang berjumlah lebih banyak. Etnis Jawa, Toraja, dan Makassar juga lumayan banyak di kabupaten yang ada di ujung utara ini. Di Kabupaten Mamasa, Toraja mayoritas (85 persen), sementara suku Mandar relatif kecil jumlahnya. Pada kenyataannya pengelompokan suku semacam ini juga terkait dengan pengelompokan keyakinan beragama masyarakat. Variasi etnis dan agama yang terpolakan semacam ini membawa konsekuensi pada arah perjalanan Sulbar. Dalam konteks politik, identitas kemudian menjadi atribut yang sensitif. Kuasa selalu tertuju pada identitas. Proses pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar dan Mamasa tahun 2002 lalu, misalnya, membuka tabir rentannya ikatan-ikatan sosial yang terbentuk di wilayah baru ini. Namun, beruntung, sejauh ini kekuatan dan kearifan istiadat itu pula yang mampu meredupkan bara dan membentuk suatu keseimbangan sosial baru yang dinamis. Pengalaman-pengalaman semacam ini menjadi bekal bagi masyarakat di Sulbar dalam setiap ajang kontestasi politik semacam pemilu. (Sugihandari) (indonesiafile.com)