Penggelembungan Suara Harus Diwaspadai

MAMUJU (TCN)– Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Gubernur Sulbar mengingatkan adanya potensi penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H pencoblosan. Dugaan Panwas tersebut mengacu pada banyaknya laporan yang diterima terkait ditemukannya sejumlah pemilih yang tidak jelas alamatnya. Bahkan, ada calon pemilih yang terdaftar padahal belum memenuhi syarat karena belum cukup umur. Panwas menemukan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid itu di sejumlah daerah di tiga kabupaten, yakni Mamuju,Polman, dan Mamasa. “Jadi, kuat dugaan kami akan akan terjadi penggelembungan suara pada hari H. Indikatornya, ada yang terdaftar padahal belum cukup umur. Ada juga yang alamatnya tidak jelas,” ungkap Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslu Sulbar, Busran Riandi,kemarin. Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada mengatakan,pihaknya pihaknya telah mengecek data pemilih yang dilaporkan bermasalah tersebut. Dia mengakui ada beberapa calon pemilih yang belum memenuhi syarat memilih. “Memang ada beberapa orang, tapi itu sudah kami perbaiki karena hanya salah input. Memang belum disampaikan koreksinya ke Panwas. Kesalahan itu terjadi di Mamuju, Polman, dan Mamasa. Tapi semua sudah clear,”ujarnya. Nahar mengakui masih adanya kekurangan penyelenggara sehingga dia mengharapkan kerjasama Panwas untuk melakukan pengawasan. Selain itu, Nahar juga meminta seluruh tim pasangan kandidat agar proaktif dalam mengantisipasi adanya upaya penggelembungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Saksi seluruh pasangan calon harus lengkap di TPS, makanya untuk pilgub ini, kami minta kepada kandidat dan timnya untuk menempatkan minimal dua saksi, satu saksi inti dan satu cadangan,” ujar dia. Dia menegaskan, untuk mengantisipasi kecurangan di tiap TPS, semua saksi diminta standby di lokasi dan tidak meninggalkan tempat sebelum mendapatkan hasil penghitungan suara (rekap) model C1. Nahar juga menjamin anggotanya bekerja sesuai aturan dan akan menindak tegas jika ada penyelenggara pemilu mencoba keluar dari aturan. “Sanksi untuk yang melanggar adalah pemecatan,”ujar dia. Black Campaign Sementara itu, me-masuki masa tenang kemarin, black campaign atau kampanye hitam menimpa pasangan nomor urut 3 Ali Baal Masdar-Tashan Burhanuddin (ABM-TA). Beredar selebaran yang menyebutkan bahwa ada tiga fakta kegagalan Ali Baal Masdar (ABM) memimpin Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Polman disebut sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sulbar,pengangguran tertinggi, dan angka indeks pembangunan manusia (IPM) dan melek huruf terendah di Sulbar. Selebaran ini beredar di lima kabupaten. Wakil Ketua Tim Pemenangan ABM-TA Isra D Pramulya mengungkap kan, isi pada selebaran itu sengaja memfitnah dan memprovokasi rakyat Sulbar. “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan tim dan pendukung. Kami minta pendukung tidak terpengaruh dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan balasan,” ungkapnya, kemarin. Isra juga mengaku bahwa, isu negatif seperti itu tidak berpengaruh pada kesolidan tim dan pendukung. “Pengaruhnya tidak signifikan. Kami hanya khawatirkan pendukung bereaksi berlebihan jika ABM terlalu dizalimi,”tegasnya. Anggota tim ABM-Ta lainnya, Rusman Tony, menduga, ada orang atau kelompok lain yang panik karena tren elektabilitas ABM-TA semakin naik. “Isu tersebut ingin ingin memprovokasi masyarakat Sulbar, khususnya di Polman. Tapi saya yakin, masyarakat Polman semakin cerdas menilai,” ujar Rusman. Atribut Masih Marak Memasuki masa tenang Pilgub Sulbar, atribut milik tiga pasangan kandidat masih marak terpajang di sejumlah ruas jalan di Kota Mamuju. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Dari lima kabupaten yang ada di Sulbar, hanya tiga kabupaten yang sudah melakukan penertiban, yakni Mamasa, Majene, dan Mamuju Utara. Divisi Pengawasn dan Humas Panwas Sulbar Busran Riandi mengatakan, kondisi itu disebabkan tidak adanya koordinasi yang baik antara KPU dan Panwas di semua tingkatan. Bahkan, surat Panwas yang dikirim ke KPU hingga kini belum mendapat balasan. “Kami juga tidak berani bertindak sebelum ada dasar, karena dalam penertiban itu melibatkan beberapa pihak, seperti pemerintah daerah dan pihak kepolisian,” ungkapnya kepada SINDO,kemarin. [abdullah nicolha] Sumber: Sindo