Sulbar Kekurangan 420 Tenaga Penyuluh KB

MamasaOnline - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, hingga kini masih kekurangan sedikitnya 420 tenaga penyuluh kegiatan program Keluarga Berencana yang tersebar di Mamasa dan 4 kabupaten lainnya di wilayah itu.

Kepala BKKBN Sulbar, Hj. Rostiawaty Arhus, MM di Mamuju, Selasa, mengatakan, untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB), maka tenaga penyuluh KB memiliki peran penting mengendalikan angka kelahiran melalui kegiatan sosialisasi program pengendalain penduduk di provinsi terbungsu ini.

"Pemerintah pusat kembali menggelorakan program KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di negeri ini termasuk di Sulbar," kata dia.

"Namun, saat ini Sulbar masih memiliki jumlah tenaga penyuluh KB yang terbatas untuk ditempatkan pada lima kabupaten yang tersebar di Sulbar diantaranya Kabupaten Polman, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara,"jelasnya.

Menurutnya, tenaga penyuluh yang ada saat ini hanya berjumlah 112 tenaga penyuluh dari 532 kelurahan/desa dari lima kabupaten ini.

Idelanya, kata dia, jumlah tenaga penyuluh KB minimal satu orang satu desa. Namun kondisi sekarang ini hanya satu orang tenaga penyuluh melayani lima desa.

Meski kekurangan tenaga penyuluh KB, kata dia, program KB di provinsi ini tetap berjalan maksimal yang dibuktikan capaian 13 kontrak kerja BKKBN yang dibebankan oleh pemerintah pusat.

"Memang selama ini kita kekurangan tenaga penyuluh KB, akan tetapi, berkat dukungan semua 'stockholder' program ini tergolong berjalan maksimal sehingga daerah ini mampu meraih prestasi nasional mampu mengendalikan tingkat kelahiran dalam beberapa tahun terakhir ini," paparnya.

Rostiawati mengatakan, laju pertumbuhan penduduk di Sulbar tidak begitu signifikan yang saat ini hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 1.158.336 berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010.

"Jika dilihat tingkat sebaran penduduk di Sulbar maka tentu masih memungkinkan dilakukan penambahan penduduk. Akan tetapi, laju pertumbuhan penduduk pun harus ditekan karena bisa memicu meningkatkan angka kemiskinan," kata dia.

Menurut dia, pertumbuhan penduduk Sulbar harus berkualitas untuk mencapai visi pembangunaan nasional yakni percepatan pembangunan ekonomi berkeadilan.

Dia menambahkan, pemerintah menggelorakan program KB agar keluarga prasejahtera yang ikut dalam KB kelak mampu merubah kehidupan mereka menjadi sejahtera.

Sumber:Antara