Anggaran Infrastruktur Jalan Sulsel Rp820 M

MamasaOnline– Pemerintah mengalokasikan dana Rp820 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 untuk pembangunan, perbaikan, dan pembenahan infrastruktur jalan di Sulsel. Jalan antara Makale, Tana Toraja dan Mamasa juga dianggarkan

Salah satu prioritas pembiayaan, yakni penyelesaian jalan poros Maros-Parepare. Kepala Balai Besar Jalan Nasional Wilayah IV Makassar Nurdin Samaila mengungkapkan, nilai anggaran tersebut mengalami peningkatan sekitar 12% dibanding dana 2010 yang hanya Rp700 miliar. Selain itu,Sulsel masih kebagian anggaran bantuan dari Pemerintah Australia melalui program Enrip sebesar Rp300 miliar untuk penyelesaian proyek pelebaran jalan dari Kabupaten Jeneponto hingga Kabupaten Sinjai sepanjang 60 kilometer (km). “Tahun ini penyelesaian jalan trans-Sulawesi dan pembenahan jalan negara yang baru diserahkan menjadi prioritas.

Total anggaran yang dikucurkan untuk Sulsel mencapai Rp820 miliar dan tercatat yang tertinggi di KTI,” ungkap dia kepada SINDO,kemarin. Dari total anggaran jalan tersebut, sekitar Rp150 miliar dialokasikan untuk penyelesaian jalur trans-Sulawesi mulai Kabupaten Maros hingga Parepare yang direncanakan bisa selesai akhir tahun ini.Proyek ini tersisa sekitar 21 km berupa jalan beton. Khusus jalur trans-Sulawesi tepatnya di Kabupaten Pangkep Km 52-67 yang sebelumnya dikerjakan PT Nugraha, akan ditenderkan kembali pengerjaannya.Pasalnya, Balai Besar Jalan Nasional telah memutus kontrak kerja PT Nugraha karena ketidakmampuan menyelesaikan proyek tepat waktu.

“Pengerjaan jalan di Bira,Kabupaten Bulukumba,sepanjang 40 km dan di Kepulauan Selayar 100 km yang sudah masuk jalan nasional, juga akan dimulai tahun ini. Ada juga jalan antara Makale dan Mamasa,” papar Ketua IPJI Sulsel itu. Sementara itu,Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Makassar Andi Nasrun Tahir mengharapkan ke depan proyek-proyek dengan nilai nominal kecil pengumuman lelang tidak lagi melalui internet agar dapat diakses lebih mudah oleh pelaku jasa konstruksi lokal.

Pasalnya,dia mengakui selama ini sumber daya penyedia jasa konstruksi lokal, terutama sarana IT,perkantoran masih banyak yang tidak memiliki. Pada umumnya hampir 60% penyedia jasa konstruksi di Sulsel masuk kategori kecil dan kurang dari 10% masuk kategori besar. “Jika akses informasi tender tidak merata diterima penyedia jasa konstruksi,akan banyak perusahaan yang tidak mendapatkan proyek setiap tahun.Apalagi saat ini masuknya perusahaan jasa konstruksi, seperti dari Jawa,tidak bisa ditahan lagi,”pungkasnya.

Alokasi APBD Minim

Alokasi anggaran infrastruktur yang setiap tahun dianggarkan Pemprov Sulsel di APBD sangat minim. Padahal, kebutuhan perbaikan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun irigasi sangat besar mencapai Rp100 miliar per tahun. Anggota Komisi D DPRD Sulsel Affandi Agusman mengatakan, dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan anggaran infrastruktur, hanya jika melihat kebutuhan itu belum mencukupi.Meski demikian, kenyataannya setiap tahun ada pula suntikan dana dari APBN yang diperoleh melalui Balai Besar Jalan Nasional IV selama ini.

“Tahun ini saja untuk pemeliharaan jalan dan jembatan hanya dianggarkan Rp35,7 miliar dari APBD, sementara dibandingkan kondisi jalan yang harus dipelihara cukup panjang 1.000 km,”katanya. Kepala Dinas Bina Marga Abd Latief mengaku,memang anggaran perbaikan jalan dan jembatan di Sulsel masih belum mencukupi.Tahun ini saja total yang mampu dianggarkan hanya Rp130,34 miliar. Abd Latief menguraikan, peruntukan dana tersebut dipakai memperbaiki dan membangun sejumlah jalan dan jembatan yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Dana itu belum termasuk dana APBN yang diterima Sulsel pada tahun ini Rp940 miliar.

Rinciannya, urai mantan Asisten I Pemkot Makassar,untuk pembangunan jalan sepanjang 56,4 km dan jembatan sepanjang 293,3 km dianggarkan Rp78,056 miliar. Pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi dianggarkan Rp35,722 miliar di APBD untuk pemeliharaan jalan berkala sepanjang 23,50 km dan 1035,99 km untuk pemeliharaan rutin, serta 8 km diperuntukkan pembebasan lahan dengan anggaran Rp16,6 miliar melalui DAK dan pendamping.

Sumber:Sindo