Mamasa Persoalkan Sumbangsih Pembagian Pajak PLN

MO -- Sumbangsih pembagian atas penggunaan air dari PLN ke Sulbar sebagai wilayah pemasok air bagi PLTA Bakaru Pinrang dianggap belum sebanding. Padahal DAS Mamasa menjadi pemasok utama debit air ke pembangkit tersebut.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar bersama lima kabupaten wilayahnya di Hotel d'Maleo Mamuju, Jumat 25 Juni. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa menjadikan masalah itu sebagai pokok bahasan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamasa, Mambu menyatakan sejauh ini belum ada pembagian pajak atas penggunaan air yang disetorkan PLN, baik ke pemkab Mamasa maupun Pemprov Sulbar.

Padahal menurut dia, saat Sulbar belum terbentuk, Kabupaten Mamasa mendapat pembagian pajak dimaksud. "Begitu Sulbar terbentuk, tidak pernah ada pembagian pajak lagi," keluh Mambu.

Walau demikian dalam raker juga terungkap kalau PLN siap memberi dispensasi, berupa gerakan penghijauan atau penanaman pohon pada lahan seluas 30 hektare di Mamasa. Menurut Mambu, dispensasi itu belum sepadan.

Kekecewaan senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Naharuddin. Menurut dia, pemprov dan Pemkab Mamasa seharusnya proaktif meminta dispensasi pajak ke PLN atas penggunaan sebagian air dari pemanfaatan DAS Mamasa.

"Bisa dibayangkan jika warga kita memotong DAS di perbatasan Pinrang dan membuat DAM. Suplai air akan terhenti," ujarnya seraya menyarankan pihak berkompeten, baik Pemkab Mamasa maupun Pemprov Sulbar duduk bersama PLN membahas persoalan pembagian pajak penggunaan air dimaksud. (nur)

Sumber:http://lokalnews.fajar.co.id