Mamasa-Mamuju Terus Rundingkan Batas Wilayah

MO -- Perundingan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dan Mamasa, Sulawesi Barat berkaitan dengan batas wilayah kedua daerah tersebut akan kembali dilanjutkan  November 2009.
"Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulbar telah memfasilitasi kami untuk melakukan pertemuan dengan Pemkab Mamasa terkait hal ini," ujar Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mamuju, Bahrun Rasyid di Mamuju, Jumat.

Akan tetapi, lanjutnya, pada pertemuan tersebut belum dihasilkan kesepakatan mengenai letak batas wilayah. "Pada pertemuan kali ini, dipastikan tetap akan difasilitasi oleh Pemprov Sulbar," tuturnya.

Ia menambahkan, pada pertemuan kali ini juga turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, Camat setempat, dan perwakilan Tim Topografi Kodam (Topdam) VII Wirabuana.

Kelanjutan perundingan ini kemungkinan akan memberikan rekomendasi kepada Tim Topdam VII Wirabuana untuk melakukan pengamatan kembali batas kedua wilayah.  
Ia mengatakan, dipilihnya Tim Topdam VII Wirabuana untuk melakukan pengamatan ulang didasarkan atas pertimbangan memiliki keahlian di bidang tersebut dan juga dinilai bisa bertindak lebih netral.

"Saya belum bisa memastikan kapan persoalan ini dapat diselesaikan. Yang jelas upaya pendekatan masih menjadi cara yang cukup baik. Pilihan untuk melakukan pengamatan ulang adalah jalan terbaik," ujarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, luas kedua wilayah ini telah ditentukan, dan batasnya pun telah dipasangi sebanyak 15 patok. Dari ke-15 patok tersebut, lokasi yang menuai permasalahan adalah pada patok batas 10 dan 6B.  
"Sudah ada penetapan tentang batasnya. Entah kenapa saat ini kembali memunculkan persoalan baru," keluhnya. Ia mengharapkan agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi.

"Pada dasarnya, dua daerah ini masih berada pada satu rumpun. Dengan begitu permasalahan ini seharusnya bisa dipecahkan secara kekeluargaan," katanya. (www.antara-sulawesiselatan.com )