Pajak DAS Mamasa Belum Jelas

MO -- Penggunaan daerah aliran sungai (DAS) Mamasa terkait keperluan pembangkit listrik PLTA Bakaru Sulsel, belum menemui kejelasan. Bagi hasil pajak antara Sulsel dan Sulbar belum ada titik terang.

Sejak Sulbar terbentuk sebagai provinsi belum sekalipun daerah itu mendapatkan bagi hasil penggunaan air sungai dimaksud dari PLN. Berbeda saat Kabupaten Polmas masih menjadi bagian wilayah Sulsel.

"Itu juga yang menjadi bagian pembicaaraan kita dengan pansus (panitia khusus) pajak di DPRD Sulsel," ujar anggota Pansus Retribusi Pajak DPRD Sulbar, Abidin via ponsel dari Makassar, Senin 6 September.

Pembahasan pajak DAS Mamasa itu penting dalam menggenjot sektor PAD bagi Sulbar, sebagai provinsi paling muda dengan peringkat kemiskinan urutan ke-16 versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain DAS Mamasa yang belum jelas pajak bagi hasilnya, anggota Partai Demokrat itu juga menyampaikan poin pembicaraan lain dengan pansus DPRD Sulsel, di antaranya soal pemaksimalan penerimaan pajak pelat kendaraan, pajak permukaan air, pemakaian BBM, dan cukai rokok yang beredar, baik Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Kaltim maupun Sulbar.

"Namun akan ada pertemuan lebih lanjut soal penyelesaian pajak penggunaan DAS Mamasa tersebut. Bagaimanapun Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa mesti mendapat kompensasi atas penggunaan DAS tersebut," sebutnya.

Dari keseluruhan item bahasan pajak di DPRD Sulsel tersebut menurut dia, Sulbar berpotensi mendapatakan PAD hingga miliaran rupiah setiap tahun. Terutama jika pajak pelat kendaraan dan penggunaan air permukaan
digarap maksimal pemprov.

Pajak penggunaan permukaan air juga menjadi potensi PAD terbesar di Sulbar. Misalnya banyak perusahaan pengelola kelapa sawit dengan hasil besar yang menggunakan air permukaan sebagai sumber pengairan.

Potensinya bisa menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta setiap bulan. "Perbandingan saja jika setiap 10 ton tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam pengolahan menjadi CPO butuh
lima ton air bersih. Ini sumber pendapatan besar bagi daerah," tambah mantan general manager salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Sulbar, PT Manakarra Unggul Lestari itu. (nur)

Sumber:http://lokalnews.fajar.co.id