Pengerjaan Proyek Irigasi di Mamasa Dinilai Salah Prosedur

MO -- Pengerjaan proyek irigasi di Kecamatan Tabang, Mamasa, dinilai salah prosedur karena seharusnya proyek ini dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum (PU), tapi malah dikerjakan oleh badan penanggulangan bencana. Akibatnya, kondisi proyek ini tidak jelas koordinasinya. Pihak Dinas PU Mamasa mengaku tak tahu menahu tentang proyek ini karena tidak pernah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Mamasa.
"Inilah yang aneh. Biasanya proyek fisik dikerjakan oleh PU, tapi ini malah dikerjakan semua oleh badan penanggulangan bencana. Seharusnya dikoordinasikan dengan kami karena dinas PU yang mengurusi segala hal yang terkait dengan pembangunan fisik," kata Kepala Dinas PU Mamasa, Arie Zeth Ponno.
Proyek irigasi merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan anggaran berkisar Rp 2 miliar. Dana ini memang dikucurkan untuk penanggulangan pascabencana di Mamasa, makanya terprogram melalui badan penanggulangan bencana.
Anggota Komisi C bidang pembangunan DPRD Mamasa, Joni Madika, menambahkan, saat pembahasan APBD, proyek irigasi ini tidak jelas karena tidak pernah dibahas di komisi C.
"Ini perlu dibicarakan dengan baik antara pemkab dengan DPRD. Karena ini adalah kesalahan prosedur dalam pengerjaannya. Seharusnya dikerjakan oleh dinas teknis yaitu PU, tapi malah dikerjakan oleh badan penanggulangan bencana. Jangan sampai hal ini nanti menjadi temuan BPK," jelas Joni.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang mengadakan kunjungan kerja ke Mamasa akhir pekan lalu mengatakan jika kesalahan prosedur seperti ini bisa terjadi karena bupati jarang turun langsung ke lapangan untuk memantau dan juga tidak berkoordinasi dengan baik.
"Seharusnya Bupati Mamasa sering turun ke lapangan untuk memantau. Proyek ini memang saya nilai ada kesalahan prosedur karena seharusnya dikerjakan oleh dinas PU. Meskipun proyek ini untuk penanggulangan bencana, tapi harus dikoordinasikan dengan dinas PU," jelas Anwar.
Makanya, Anwar meminta agar DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten mengawasi betul-betul proyek ini agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya.
"Kalau kontraktornya macam-macam segera laporkan ke saya. Saya minta Pemkab Mamasa dan DPRD Mamasa bisa berkoordinasi dengan baik. DPRD provinsi juga kalau perlu ikut melakukan pengawasan," kata Ketua Partai Golkar Sulbar ini.
Pada saat melakukan kunker, Anwar bersama anggota DPRD Sulbar dari Daerah Pemilihan Mamasa yakni Mervie Parasan dan Muh Yamin.(rus)
Sumber: http://www.tribun-timur.com