Sidang Raya PGI di Mamasa Berakhir

Rabu, 25 November 2009 
MO -- Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia terpilih, Andreas A Yewangoe, mengatakan, pihaknya siap selalu membangun relasi dan mendukung pemerintah selama kekuasaan tidak diselewengkan. Namun, ia mengimbau agar pemerintah melayani semua warga dan tidak otoriter. Sidang Raya berikut di Nias, Sumut.


Andreas mengemukakan hal itu seusai dilantik sebagai Ketua Umum PGI periode 2009-2014 dalam Sidang Raya XV di Mamasa, Senin (23/11) malam. Periode lalu, 2004-2009, jabatan ketua umum juga diemban Andreas.
Pelantikan itu dirangkaikan dengan penutupan sidang raya yang berlangsung sejak 17 November lalu. Rencananya, Sidang Raya PGI berikutnya diadakan di Nias, Sumatera Utara.
”PGI akan menempatkan diri sebagai mitra dalam membangun relasi dengan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk sama- sama melayani semua warga negara. Tetapi, dalam konteks kritis konstruktif. Kami melihat negara punya kekuasaan. Kami meminta agar kekuasaan tidak diselewengkan,” kata Andreas.
Ia juga mengimbau agar di pemerintahan tidak terjadi penggumpalan-penggumpalan kekuasaan. Bila ini terjadi, kekuasaan akan mengarah pada otoritarianisme.  ”Bila pemerintahan otoriter, kami akan berada dalam posisi mengkritik,” katanya.
Tentang visi dan misi PGI lima tahun ke depan, Andreas mengatakan akan dijalankan sesuai dengan tema Sidang Raya XV, ”Tuhan Itu Baik kepada Semua Orang”. Artinya, gereja didorong merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. ”Itu antara lain bisa diterjemahkan dalam kehidupan bernegara, seperti hidup damai, membangun persaudaraan, dan tolong- menolong di tengah perbedaan, di antara sesama warga negara,” katanya.
Selain memilih ketua umum dan menyusun rencana kerja lima tahunan, sidang ditandai dengan pembentukan Desk Papua. Desk tersebut akan memantau dan mengikuti peristiwa-peristiwa di Papua. ”Desk ini dibentuk agar kami bisa memantau semua peristiwa di Papua dan membahasnya,” kata Andreas.
Dalam sidang itu, Papua dibahas secara khusus terkait peristiwa dan konflik di wilayah itu, termasuk kondisi sosial ekonomi warganya. Saat dialog dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin siang, utusan dari Papua bahkan meminta Kalla ikut memediasi proses perdamaian dan penyelesaian konflik Papua, seperti yang sudah dilakukan di Poso, Ambon, dan Aceh.
Menanggapi hal itu, Kalla hanya mengatakan, komunikasi dan dialog antarpihak yang berkepentingan sebaiknya terus dilakukan. (Ren)
Sumber:
http://cetak.kompas.com